Tidak Proyek Konstruksi Sejak Kebijakan Efisiensi Anggaran

PANGKALPINANG – Sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, belanja barang dan jasa pemerintah terutama di bidang konstruksi tidak dilaksanakan.

Hal itu berdampak pada penjualan material bahan bangunan, termasuk pekerja perusahaan konstruksi yang tidak lagi bekerja.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, mengungkapkan persoalannya bukan dari apa yang dilakukan pemerintah, tetapi memang kemampuan fiskal daerah yang menurun.

“Sehingga kegiatan-kegiatan yang belanja modal itu berkurang, termasuk kegiatan pembangunan dan sebagainya. Dengan demikian, mau tidak mau yang harus dilakukan sekarang adalah meningkatkan pendapatan untuk mengejar kesesuaian fiskal kita,” ungkapnya.

Lebih lanjut Eddy iskandar mengatakan, memang ada ketentuan atau edaran dari pusat bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah seperti belanja modal itu memang belum dilaksanakan sampai proses pembahasan efisiensi ini selesai.

“Jadi hanya penundaan saja. Setelah (proses efisiensi) ini selesai akan kita lihat mana yang sudah bisa dilakukan, terutama kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi untuk kebutuhan layanan masyarakat itu tetap berjalan seperti biasa,” katanya.

“Mana-mana yang dianggap urgent, yang penting itu tetap jalan. Untuk layanan kesehatan, pendidikan, perawatan-perawatan infrastruktur yang urgent itu tetap dilaksanakan,” imbuhnya. (beritamitra.com)