Dampak SE Gubernur, Ratusan Karyawan Hotel dan restoran Terancam Kehilangan Pekerjaan

PANGKALPINANG – Ratuan Karyawan hotel dan restoran di Bangka Belitung terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan baru yang membatasi belanja pemerintah untuk kegiatan seremonial dan rapat di hotel.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Wendo Irwanto, usai audiensi dengan DPRD Provinsi Babel, Jumat (21/2/2025).

“Kami mendata sejak Rabu kemarin, ada sekitar 20 hotel dan restoran yang sudah mulai merumahkan pekerjanya, bahkan ada yang terkena PHK. Totalnya sekitar 300 orang dan jika kondisi ini terus berlanjut, jumlahnya bisa bertambah hingga hotel-hotel pun bisa tutup,” kata Wendo.

Dampak ini muncul setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, yang membatasi anggaran untuk berbagai kegiatan di luar kantor pemerintah, termasuk rapat, seminar dan acara seremonial.

Menurut Wendo, aturan tersebut sangat memukul industri perhotelan di Bangka Belitung, terutama karena sektor pariwisata yang sudah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita tahu bahwa pariwisata di Bangka Belitung sedang menurun. Target utama kami adalah mendapatkan meeting government, tapi dengan adanya pembatasan ini, industri perhotelan semakin terpukul,” jelasnya.

Selain itu, Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 903/0042/BAKUDA semakin memperparah kondisi perhotelan, dengan menghapus belanja paket meeting dan mewajibkan penggunaan ruang rapat milik pemerintah atau virtual meeting.

PHRI berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, lebih serius dalam memprioritaskan sektor pariwisata yang selama ini menjadi penggerak ekonomi di Bangka Belitung.

“Jika anggaran dan regulasi terus mempersempit ruang gerak industri pariwisata, maka tidak hanya pekerja yang terdampak, tetapi juga sektor ekonomi lainnya yang bergantung pada industri ini,” pungkas Wendo.

DPRD Babel berencana menggelar rapat lanjutan dengan pihak terkait guna mencari jalan tengah agar kebijakan tersebut tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi daerah. (Ilham)