Eddy Iskandar Rapat Bersama Biro Ekonomi dan Disperindag

PANGKALPINANG – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menggelar rapat bersama Biro Ekonomi dan Pembangunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ruang kerjanya, Senin (10/2).

Ditemui usai mengikuti rapat anggaran di Ruang Badan Anggaran, Eddy Iskandar membenarkan dirinya menggelar rapat bersama stake holder terkait.

Menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya terkait LPG 3 kilogram.

“LPG 3 kilogram ini kan barang subsidi pemerintah. Pertama, kita ingin memastikan ketersediaannya di Bangka Belitung itu cukup, sehingga tidak terjadi antrian, tidak terjadi kelangkaan. itu yang kita bahas dengan pihak pemerintah daerah,” ungkapnya.

Kemudian yang kedua, Eddy Iskandar juga membahas tentang fungsi pengawasan yang ada di pemerintah daerah terutama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terkait dengan peredaran barang-barang bersubsidi termasuk LPG.

“Kita ingin dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan, apakah itu dioplos? Apakah diperoleh orang-orang yang tidak berhak seperti usaha-usaha besar,” katanyya.

“Kemudian pengawasan juga termasuk berat tabung itu, isi gasnya yang diserahkan ke masyarakat jangan sampai berkurang dari yang seharusnya 3 kilogram. Jadi beberapa hal itu, tindak lanjutnya ini sedang dibahas,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Eddy Iskandar, rapat tadi juga dibahas berkaitan dengan alokasi gas bersubsidi. Karena pada Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, alokasi untuk rumah tangga hanya 3 tabung per bulan dan untuk UMKM hanya 9 tabung per bulan.

“Nah, ini tentu harus dievaluasi juga, karena keputusan itu sudah lebih dari 7 tahun yang lalu. Kita ingin dievaluasi, apakah betul kebutuhan rumah tangga masyarakat itu cukup hanya dengan 3 tabung per bulan? Kalau kurang tentu harus ada evaluasi,” tuturnya.

“Demikian juga dengan UMKM. Dulu ditetapkan hanya 9 tabung per bulan tentu harus dievaluasi juga. Karena bisa saja 1 tabung itu hanya untuk 2 hari dia jualan pakai gerobak dorongan, misalnya yang jualan gorengan dan sebagainya. Itu perlu dievaluasi,” katanya.

Masih kata Eddy Iskandar, dirinya sudah meminta Disperindag juga Biro Ekonomi untuk melakukan evaluasi bersama dengan Hiswana Migas dan Pertamina.

Dalam waktu dekat akan diadakan rapat bersama termasuk juga dengan kabupaten / kota untuk menentukan kebutuhan riil dari rumah tangga serta UMKM yang layak dan berhak menerima.

“Alokasi gasnya per bulan berapa? Dari situ baru kita bisa menentukan kuotanya Bangka Belitung atau per kabupaten / kota berapa besaran jumlah yang diperlukan? sehingga kita bisa mengusulkan ke Dirjen Migas dan BPH Migas,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini tidak menampik, evaluasi kebutuhan LPG 3 kilogram itu juga berkaitan dengan pertumbuhan penduduk dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

“Iya, pasti. itu yang harus dilihat. Cuma sekarang bukan DTKS lagi, tapi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jadi datanya harus terpadu, sehingga nanti bisa kelihatan berapa masyarakat dan UMKM yang layak dan berhak menerima,” demikian Eddy Iskandar. (R78)