Rapat Anggaran Hasilkan 5 Point

PANGKALPINANG – Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar rapat pembahasan anggaran di Ruang Badan Anggaran, Senin (10/2).

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mengungkapkan rapat pembahasan anggaran antara Banggar DPRD dengan TAPD Pemprov Babel menhasilkan beberapa point.

“Pertgama untuk para pemuka agama se Bangka Belitung yang sebanyak 440 orang yang 2024 itu sudah di SK-kan ternyata belum dibayar. Alhamdulillah, DPRD dan eksekutif siap membayar sebesar 5,4 milyar,” ungkapnya.

“Tapi saya minta tolong ada peranan kabupaten / kota juga, jangan dibebankan kepada APBD (Provinsi) kita. Kan ini DABA sifatnya ke kabupaten / kota, maka nanti untuk teknisnya kita serahkan kepada pihak teknis untuk mengundang kepala daerah untuk membantu ini,” imbuhnya.

Yang kedua menyangkut anggaran Pilkada ulang, Didit minta Komisi I untuk segera mengundang KPU Bawaslu Provinsi, masih berapa sisa anggarannya?

“Karena sampai sekarang (KPU dan Bawaslu Provinsi) tidak pernah melaporkan sisa anggaran kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini kan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan APBN,” katanya.

Yang ketiga, Didit menyatakan apa yang disampaikan Maryam (Anggota Banggar dari Komisi IV) tentang penentuan SHS itu ada beda interpretasi antara eksekutif dengan legislatif.

“Maka solusinya bagaimana? Karena yang membuat aturan adalah dapurnya Kemendagri, maka kita akan minta Komisi I untuk konsultasi ke Kemendagri bersama Tim Anggaran Eksekutif,” tuturnya.

Disinggung apa dampak dari perbedaan interpretasi tersebut? Didit mengatakan hal itu tidak ada dampak, hanya perbedaan pandangan saja antara pihak DPRD dengan pihak eksekutif.

“Karena yang membuatt produk hukumnya adalah kawan-kawan di Kemendagri, biarlah Kemendari yang menjelaskan. Jika memang DPRD benar, kita minta eksekutif ikut DPRD. Jika yang benar eksekutif, ya DPRD ikut eksekutif, namanya pengawas kebijakan. Karena produk ini semasa Pj Pak Safrizal, bukan Pj sekarang (Sugito),” bebernya.

Yang keempat, lanjut Didit, DPRD bersama pihak eksekutif sepakat untuk menganggarkan program makan bergizi gratis, tetapi aturannya belum ada.

“Kita butuh aturan itu. Karena domainnya provinsi itu SMA, maka kita minta data seperti apa? Ingat, ya? Yang punya bukan kita, kita hanya pendamping,” tegasnya.

Yang kelima, terkait pengurangan dana alokasi umum atau DAU. Menurut Didit, DAU untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkurang sebesar 20,9 milyar.

“Defisit kita kemarin 49 koma sekian milyar, maka defisit kita dengan pengurangan DAU ini sebesar 70 milyar. Maka untuk mengurangi nanti dibahas oleh komisi-komisi lah, pusing kita ngebahas kalau dana dikurang terus. Artinya, kondisi keuangan daerah kita tidak baik-baik saja,” jelasnya.

Didit juga tak menampik adanya dampak dari kebijakan efisiensi yang diatur oleh pemerintah pusat. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan yang akan berrdampak kepada perekonomian dan ruang lingkup kerja.

“Misalnya kita menganggarkan proyek ini 1 milyar, tiba-tiba nggak ada uang. Ya, proyek itu nggak mungkin Pak Gubernur sama saya yang ngerjakan, pasti kontraktor. Maka anggaran akan kita siapkan lagi pembahasan di tingkat komisi lah, kalau dibahas di Banggar saya rasa kurang nyaman, biar komisi yang membahas,” demikian Didit. (R78)