PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, menyoroti ketidaksesuaian data desil dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Ia meminta pemerintah desa lebih dilibatkan dalam proses pendataan agar data sosial ekonomi masyarakat lebih akurat.
Hal itu disampaikan Didit dalam audiensi terkait dinamika pendataan desil sebagai salah satu dasar penetapan program bantuan dan perlindungan sosial di Ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (17/9/2026).
Didit mengatakan, salah satu persoalan yang ditemukan adalah proses pendataan yang dinilai belum cukup melibatkan pemerintah desa.
Padahal, menurutnya, pemerintah desa memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Pendataan yang dilakukan oleh beberapa instansi itu tidak melibatkan pemerintahan desa sehingga tidak begitu akurat. Pada saat data dikelola oleh pemerintah pusat, ini tidak sesuai dengan di lapangan,” kata Didit.
Ia mencontohkan adanya warga yang disebutnya hampir berusia 70 tahun, tidak memiliki rumah maupun pekerjaan, tetapi tercatat dalam desil 7. Sementara warga yang memiliki dua mobil dan usaha justru disebut masuk desil 2.
“Contoh, ada orang tidak punya rumah, usia hampir 70 tahun, tidak ada pekerjaan, itu masuk desil 7. Tapi ada yang punya dua mobil, punya usaha masuk desil 2,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, Didit mengatakan DPRD Babel bersama pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kepala desa dan BPD akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk BPS, Kementerian Sosial, Bappenas dan BKKBN.
Ia bahkan mengusulkan agar Gubernur Babel meminta pemerintah pusat menghentikan sementara penggunaan data tersebut sampai proses pembaruan dan revisi dilakukan.
“Kalau bisa kita minta kepada Bapak Gubernur mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk di-off dulu. Artinya data ini jangan dipergunakan lagi dulu sementara. Karena jika digunakan ini akan memperpanjang permasalahan,” tegasnya.
Didit juga mendorong adanya bank data yang terintegrasi di tingkat Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya, data yang akurat dibutuhkan bukan hanya untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga berbagai program pembangunan.
“Manfaat pendataan ini sangat luar biasa, bukan hanya untuk sembako, tetapi banyak kegiatan kita yang membutuhkan data. Dengan data yang tunggal seperti ini, jika tidak kita cermati, ini bahaya,” katanya.
Didit berharap pembaruan data juga memberikan ruang terhadap karakteristik lokal setiap daerah. Ia menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangka Belitung tidak selalu dapat disamakan dengan daerah lain.
“Silakan 41 variabel didata, tapi ada komponen-komponen lokal yang harus diperhatikan. Situasi kondisi di masing-masing provinsi dan daerah itu berbeda,” pungkasnya. (BM)
Didit Soroti Data Desil Tak Sesuai Kondisi Lapangan
Tidak ada Respon