Maryam Minta PT BBE Buka Dokumen

Admin
Maryam
A-AA+A++

BANGKA – Rencana penambangan pasir laut oleh PT Berkah Bermuda Energi (BBE) di kawasan Teluk Uber, Sungailiat, Kabupaten Bangka, menjadi pembahasan serius saat anggota Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus berasal dari dapil Kabupaten Bangka turun langsung ke lokasi, Jumat (20/11/2026).
‎
‎Anggota Pansus DPRD Babel, Maryam dan Zarril Khifarri, meninjau kawasan Pantai Teluk Uber untuk melihat langsung titik yang direncanakan menjadi lokasi pertambangan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat yang terbelah antara mendukung dan menolak aktivitas tersebut. Sekaligus menindaklanjuti RDP satu hari sebelumnya.
‎
‎Audiensi yang berlangsung di lokasi diwarnai perdebatan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra.
‎
‎Salah satu nelayan, Firdaus, disebut setuju terhadap rencana pertambangan.

‎Sementara itu, masyarakat yang menolak rencana tambang turut menyuarakan keberatan dan berkoordinasi dengan Lembaga Investigasi Negara (LIN) Babel untuk mengawal persoalan tersebut.
‎
‎Maryam mengatakan, perbedaan pendapat di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar.
‎
‎Namun, ia berharap persoalan tersebut tidak sampai merusak keharmonisan hubungan antarwarga. Terlebih, rencana aktivitas pertambangan akan kembali ditinjau, baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun kesesuaiannya dengan peruntukan tata ruang.
‎
‎Aktivitas pertambangan juga belum dapat dilaksanakan apabila masih terdapat penolakan dari masyarakat.
‎
‎”Pro dan kontra itu biasa. setuju atau menolak juga di alami di beberapa rencana penambangan lainnya. Tapi bagi pihak yang menolak, dia memiliki hak untuk keberatan. Dan biasanya aktivitas penambangan itu tidak akan dilakukan ketika masih ada penolakan,” kata Maryam di hadapan masyarakat.
‎
‎Menurutnya, kajian terhadap rencana aktivitas pertambangan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan nelayan, tetapi juga memperhatikan potensi dampaknya terhadap sektor ekonomi lainnya, seperti pariwisata, UMKM, dan usaha kuliner.
‎
‎Ia menyebut, kawasan Teluk Uber memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang lebih luas sehingga seluruh pihak perlu dilibatkan dalam proses pengkajian.
‎
‎”Di sini bukan hanya nelayan, tapi seluruh aktivitas ekonomi yang terdampak seperti pariwisata. Terus ekonomi UMKM. Artinya bukan hanya satu kelompok yang dipertimbangkan,” ujarnya.
‎
‎Maryam juga mengungkapkan, DPRD Babel tengah mendorong evaluasi tata ruang laut melalui revisi RZWP3K.
‎
‎Langkah tersebut sejalan dengan surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Pemerintah Provinsi Babel yang menurutnya meminta evaluasi terhadap tata ruang laut yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
‎
‎”Kami sedang melakukan pembahasan revisi RZWP3K. KKP sudah menyurati Pemerintah Bangka Belitung untuk mengevaluasi seluruh tata ruang yang sudah tidak relevan lagi terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Ini moment yang tepat bagi pemerintah Daerah Babel untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengajukan revisi,” katanya.
‎
‎Maryam menjelaskan, kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona pertambangan masih memungkinkan untuk diusulkan perubahan peruntukan apabila dinilai lebih mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
‎
‎Hal tersebut mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD yang diselaraskan dengan program dalam RPJMN, antara lain pengembangan sektor perikanan tangkap, pariwisata, serta sektor ekonomi berkelanjutan lainnya.
‎
‎Menurut Maryam, peninjauan terhadap titik yang direncanakan menjadi lokasi pertambangan pasir ini juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan tata ruang dan status kawasan sedimentasi.
‎
‎”Lebih kurang 20,04 hektare yang akan jadi titik koordinat itu perlu ditelisik kembali apakah itu masuk di dalam tata ruang pertambangan atau tidak. Apakah itu termasuk dalam kawasan sedimen atau tidak? Karena secara aturan regulasi, pemanfaatan pengelolaan pasir itu hanya diperbolehkan bagi yang mengalami sedimen untuk memudahkan alur lewat,” jelas Maryam.
‎
‎Ia juga meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera menelaah dokumen lingkungan dan perizinan rencana penambangan tersebut. Hasil penelaahan itu diharapkan dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
‎
‎Menurutnya, pembahasan tidak boleh hanya berfokus pada manfaat atau kompensasi, tetapi juga harus menjelaskan potensi dampak yang mungkin ditimbulkan.
‎
‎”Apakah perusahaan itu sudah menyampaikan efek dari pertambangan secara terbuka? Kemudian skema kompensasi seperti apa, itu dibuat secara tertulis atau tidak? Sudah bertemu dengan semua sektor yang terdampak belum, misalnya penguat pariwisata termasuk para penguat usaha kuliner di wilayah tersebut ” tegasnya.
‎
‎Maryam menyebutkan, dalam RDP pada 19 November 2026, DPRD telah mengusulkan agar perusahaan membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta mengevaluasi kesesuaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang telah diterbitkan.
‎
‎”Jika penolakan ini masif dan masih belum sepakat tentunya kami sudah meminta tidak ada aktivitas penambangan apa pun sampai clear and clean persoalan ini,” katanya.
‎
‎Ia menegaskan, DPRD tidak datang ke Teluk Uber untuk menentukan kelompok mana yang harus menang dalam perdebatan, melainkan membawa dan menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan kajian dan tindak lanjut.
‎
‎”Kami menghormati bagi yang pro. Saya juga menghormati bagi yang menolak. Hari ini kami hadir ingin memberi gambaran bahwa kita jangan ribut. Pro dan kontra itu biasa,” ujarnya.
‎
‎Maryam juga meminta masyarakat yang mendukung maupun menolak rencana tambang untuk menyampaikan argumen dengan data dan bukti.
‎
‎Aspirasi kedua kelompok, menurutnya, akan menjadi bahan yang dibawa untuk dikaji dan bahan mengajukan evaluasi kepada pemerintah pusat.
‎
‎”Kami tugasnya membawa aspirasi. Dua data ini tentu akan dibawa bersamaan untuk dijadikan kajian dan penilaian,” tuturnya. (BM)