PANGKALPINANG – Gelombang aksi massa yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung di Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (6/5/2026) sore berakhir dengan kesepakatan.
Pemerintah Daerah dan DPRD berkomitmen menindaklanjuti tuntutan mahasiswa terkait kesejahteraan guru, buruh, dan pemerataan pendidikan.
Massa yang berjumlah sekitar 250 orang tersebut tiba di komplek perkantoran gubernur sekitar pukul 15.45 WIB.
Kehadiran mereka disambut langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani didampingi Ketua DPRD Propinsi Babel, Didit Srigusjaya beserta jajaran anggota komisi.
Dalam orasi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Presiden Mahasiswa UBB, Randi, menegaskan kehadiran mereka membawa mandat rakyat terkait isu-isu krusial.
Fokus utama mahasiswa adalah pada perbaikan kesejahteraan guru, perlindungan buruh, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis yang dinilai masih memerlukan perbaikan dalam pengawasan dan efektivitas anggaran.
“Kami menuntut pemerintah tidak hanya mendengar, tapi melakukan langkah nyata. Pendidikan di Bangka Belitung, termasuk di pelosok seperti Pulau Nangka, harus setara kualitasnya. Kesejahteraan guru dan buruh juga tidak boleh hanya menjadi komoditas politik tanpa realisasi,” tegasnya.
Merespons tuntutan tersebut, Didit Srigusjaya menyampaikan sejumlah poin strategis yang akan segera dieksekusi oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD, di antaranya:
Standarisasi Gaji Honorer: Menetapkan gaji tenaga honorer di Bangka Belitung sebesar Rp2.900.000.
Pendidikan Gratis: Penghapusan pungutan biaya SPP dan pengalokasian beasiswa bagi pelajar serta mahasiswa berprestasi.
Perlindungan Tenaga Kerja: Mendesak Dinas Tenaga Kerja untuk menindak tegas pelanggaran hak buruh dan kasus kecelakaan kerja.
Evaluasi Program Pusat: Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov Babel berkomitmen bersurat kepada Pemerintah Pusat untuk menyampaikan aspirasi evaluasi demi keamanan dan efisiensi anggaran.
Sementara Hidayat Arsani mengapresiasi cara mahasiswa menyampaikan aspirasi yang dinilai kritis namun tetap tertib.
“Kami terbuka terhadap kritik. Poin-poin yang disampaikan hari ini adalah masukan berharga bagi kami untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada masyarakat kecil,” pungkasnya.
Aksi massa berakhir pada pukul 17.45 WIB dengan situasi yang sangat kondusif. Massa membubarkan diri setelah poin-poin tuntutan ditandatangani dan disepakati oleh pemangku kebijakan. (NP)
Ratusan Mahasiswa Sampaikan Aspirasi di Gedung DPRD
Komentar