PANGKALPINANG – DPRD bersama Pemprov Babel menyepakati Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS APBD 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Babel, Rabu (26/8/2026).
Selain agenda kesepakatan KUA-PPAS, rapat paripurna juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2027.
Usai rapat, Ketua DPRD Babel Didit menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS pada tahap ini belum masuk pada rincian teknis setiap program maupun kegiatan.
Menurut Didit, KUA-PPAS masih menjadi gambaran umum mengenai arah rencana anggaran, baik untuk perubahan APBD 2026 maupun penyusunan APBD 2027.
“Poin dasarnya KUA-PPAS ini kan gambaran rencana anggaran perubahan dan anggaran 2027. Jadi umum sifatnya, belum teknis-teknis pada saat APBD,” ujar Didit usai rapat paripurna.
Ia mengatakan pembahasan secara lebih rinci nantinya dilakukan pada tahapan penyusunan APBD.
Karena itu, menurut dia, belum seluruh program maupun alokasi anggaran dapat dijelaskan secara spesifik pada tahap KUA-PPAS.
“Namanya umum kan tidak bisa dijelaskan, ya global. Nanti teknisnya baru di APBD,” katanya.
Didit juga dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya alokasi anggaran untuk Inspektorat dalam perubahan maupun anggaran 2027.
Namun, ia menegaskan bahwa rincian tersebut belum dapat dijabarkan karena dokumen yang disepakati masih berada pada tahap kebijakan umum dan prioritas anggaran.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS, pembahasan selanjutnya akan memasuki tahapan yang lebih teknis hingga nantinya menjadi APBD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan awal DPRD Babel dan pemerintah provinsi dalam menyusun arah belanja daerah, sekaligus menentukan prioritas pembangunan dan pelayanan publik pada perubahan APBD 2026 serta APBD 2027. (BM)
Tidak ada Respon