Warga Belinyu Keluhkan Infrastruktur Rusak

BANGKA – Beragam persoalan disampaikan masyarakat saat Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam, menggelar reses Masa Sidang II Tahun Sidang II di Majelis Muallim Rizal, Kecamatan Belinyu, Sabtu (16/5/2026).

Dalam forum dialog tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan mulai dari kerusakan infrastruktur, persoalan pertanian, minimnya fasilitas kepemudaan, hingga kesejahteraan tenaga keagamaan.

Salah satu warga, Herman, mempertanyakan kelanjutan proposal bantuan pembangunan tempat manasik dan sekretariat Yayasan Haji Mabrur Belinyu yang sebelumnya telah diajukan kepada pemerintah.

Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya lampu penerangan jalan provinsi yang mati di sepanjang Jalan Sudirman.

Menurutnya, kondisi tersebut rawan memicu kecelakaan, terutama pada malam hari.

“Dari Air Jukung sampai Gang Sadar banyak lampu mati. Ini sudah lama dan sangat membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.

Herman juga mengungkapkan kondisi jembatan penghubung di wilayah perbatasan Kelurahan Mantung, Bukit Ketok dan Air Jukung yang roboh sejak sekitar satu dekade lalu.

Padahal, akses tersebut menjadi jalur utama aktivitas tujuh kelompok tani di kawasan itu.

Keluhan serupa turut disampaikan terkait kerusakan Jalan Adi Das Permai menuju kawasan BMD yang hingga kini belum tersentuh perbaikan.

Sementara itu, warga lainnya, Amiranda, menyoroti buruknya akses menuju sejumlah destinasi wisata seperti Pantai Romodong dan Pulau Putri yang dinilai menghambat pengembangan sektor pariwisata di Belinyu.

Ia juga menilai minimnya fasilitas dan ruang kreativitas menjadi salah satu penyebab menurunnya aktivitas positif kalangan muda.

“Anak-anak muda di Belinyu ini kurang wadah untuk berkembang. Kegiatan seni lokal juga jarang diberdayakan,” katanya.

Menurutnya, keterbatasan fasilitas turut berdampak terhadap perkembangan seni dan olahraga di Belinyu yang dinilai tertinggal dibanding daerah lain.

Persoalan pertanian dan sosial kemasyarakatan juga menjadi perhatian warga. Sumantri menyampaikan kelangkaan pupuk yang terjadi sejak tahun lalu serta rendahnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di Belinyu dibandingkan daerah lain.

Selain itu, ia meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi rumah seorang warga bernama Kartini yang dinilai sudah tidak layak huni.

“Harga pupuk mahal dan sulit didapat. Harga sawit juga lebih rendah dibanding daerah lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asbani yang mewakili petugas Pembina Agama (PA) Kecamatan Belinyu mempertanyakan kejelasan pembayaran insentif petugas agama tahun 2024 yang hingga kini belum diterima.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan lain seperti kerusakan jalan, status lahan masyarakat di kawasan hutan lindung, kebutuhan Balai Latihan Kerja (BLK), hingga ancaman pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam lembur di sejumlah perusahaan.

Selain itu, Asbani mengungkapkan bahwa Belinyu saat ini tengah menghadapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Aspirasi lainnya datang dari Aan Duoberanak yang menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi komunitas donor darah di Belinyu, mulai dari keterbatasan kendaraan operasional, legalitas organisasi, hingga minimnya fasilitas pendukung bagi relawan.

Berbagai aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Belinyu. (BM)