PANGKALPINANG – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 resmi tuntas setelah melalui dua hari rapat intensif Badan Anggaran DPRD Babel, 17–18 November 2025, di Ruang Rapat Banggar DPRD Babel.
Anggota Banggar DPRD Babel, Maryam, menyampaikan bahwa rapat berjalan hingga malam hari karena merupakan tahap akhir pembahasan sebelum masuk ke proses finalisasi bersama TAPD.
“Tadi bubar dari DPRD memang sudah malam, sekitar pukul 21.05 WIB, karena hari ini terakhir pembahasan anggaran 2026,” kata Maryam.
Maryam menjelaskan bahwa postur RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,1 triliun, yang bersumber dari transfer pemerintah pusat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi.
Dalam forum pembahasan, Maryam menyampaikan sikap Banggar agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
“Kami mendukung pemerintah untuk pajak, tetapi jangan terfokus pada pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Masih banyak potensi Bangka Belitung yang belum tergali,” ujarnya.
Maryam juga mengungkap kekhawatiran terkait alokasi untuk sektor pendidikan yang dinilainya masih minim.
Ia mengusulkan penambahan anggaran, terutama pada dana BOS APBD untuk SMA, SMK, dan SLB, termasuk sekolah swasta.
“Anak-anak kita yang sekolah di swasta juga tanggung jawab kita. Harus kita support,” tegasnya.
Banggar turut memberikan dukungan penuh terhadap usulan anggaran RSUP Babel demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Harapan kita, pelayanan kesehatan ke depan lebih baik. Jangan lagi ada alasan tidak ada anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, sejumlah OPD lain yang juga memiliki peran strategis turut mendapat perhatian dalam pembahasan.
Maryam menyoroti perlunya perencanaan pembangunan yang lebih matang dan berkelanjutan oleh Bappeda Provinsi Babel. Ia menilai masih ada potensi daerah yang belum tergarap optimal.
“Kami mengingatkan agar Bappeda lebih maksimal merencanakan potensi Bangka Belitung. Tingkatkan kapasitas SDM, lakukan pelatihan-pelatihan, dan benahi bagian yang masih sulit,” katanya.
Beberapa program yang dinilai baik pada evaluasi 2024–2025 akan tetap dilanjutkan pada 2026, termasuk:
Bantuan sosial
Program kesejahteraan (Kesra)
Dukungan bagi lansia
Binaan kampung nelayan provinsi
Kolaborasi pendanaan BPJS PBI antara provinsi, kabupaten, dan kota
Program kampung nelayan disebut sejalan dengan program pemerintah pusat, sehingga Babel dinilai berpeluang mendapatkan dukungan tambahan dari pusat.
Maryam menyampaikan bahwa angka Rp2,1 triliun dalam postur sementara tersebut masih akan dihitung kembali hingga akhir tahun 2026, terutama yang bersumber dari PAD.
Meski begitu, ia optimistis rencana pembangunan yang telah dibahas dapat berjalan.
“Intinya kita sudah merencanakan apa saja yang harus dibenahi dan dibangun pada pelayanan dasar dan bidang-bidang pilihan seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata,” ujarnya.
Pembahasan RAPBD 2026 ditutup dengan komitmen Banggar dan OPD untuk memastikan setiap anggaran yang direncanakan benar-benar menyasar kebutuhan dasar masyarakat Babel. (beritamitra.com)
Komentar