BANGKA – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heryawandi, bersama Anggota Komisi IV Maryam, melakukan kunjungan evaluasi ke Kantor Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, pada Kamis (20/11/2025).
Kunjungan ini bertujuan menelusuri persoalan bantuan pemerintah pusat, khususnya terkait data penerima Penerima Bantuan Iuran dan bantuan barang yang dinilai tidak tepat sasaran.
Dalam penjelasannya, Heryawandi mengungkapkan bahwa hampir semua desa yang didatangi Komisi IV memiliki keluhan serupa, data penerima bantuan yang ditentukan sepenuhnya oleh sistem Kementerian Sosial, melalui Dinas Sosial kabupaten, tanpa keterlibatan desa.
“Ini bentuk evaluasi ya, karena ternyata terkait bantuan pemerintah pusat, baik barang maupun PBI, harus kita lihat kembali secara menyeluruh. Desa saja tidak paham siapa penerimanya. Semua ditentukan oleh sistem kementerian melalui dinas sosial,” tegas Heryawandi.
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan masalah baru, karena tidak semua penerima bantuan benar-benar layak.
Berdasarkan sampel beberapa desa, ditemukan warga yang lebih layak justru tidak masuk daftar penerima.
“Ini berdampak buruk, karena belum tentu orang yang dapat bantuan itu kategori layak. Ada yang lebih layak malah tidak menerima. Ini harus jadi evaluasi besar-besaran,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti lemahnya peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yang seharusnya mampu mengusulkan dan menyaring data secara langsung di lapangan.
Namun faktanya, sistem yang dibangun pusat membuat peran tersebut nyaris tidak berfungsi.
“PSM pun tidak bisa berbuat banyak. Mereka tahu ada warga yang layak atau tidak layak, tapi tidak punya peran signifikan karena semua sudah terkunci lewat sistem kementerian,” kata Heryawandi.
Dalam kunjungan ke Desa Riding Panjang, Komisi IV juga menemukan bantuan barang yang sudah tiba di desa, tetapi nama-nama penerimanya belum diketahui.
Hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa program bantuan pusat disusun tanpa perencanaan yang matang.
“Bantuan sudah ada di depan mata, tapi nama penerimanya belum jelas. Ini menunjukkan program ini sepertinya tidak terencana dengan baik. Ini yang kami khawatirkan: bantuan jadi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Heryawandi memastikan, seluruh temuan lapangan ini akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
Ia menegaskan bahwa DPRD dan Pemerintah Provinsi Babel merupakan bagian dari struktur pemerintah pusat, sehingga wajib menyampaikan persoalan di daerah untuk perbaikan nasional.
“Kami akan bawa ini ke kementerian. Ini bahan evaluasi penting. Kami juga akan turun ke beberapa desa lain untuk pendalaman agar datanya akurat,” tutupnya. (Beritamitra.com)
Komentar