Maryam Sampaikan Persoalan Pesantren di Bangka Belitung

JAKARTA – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam, melakukan kunjungan ke Kementerian Agama Republik Indonesia, tepatnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pondok Pesantren, pada Kamis (7/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Maryam menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di Bangka Belitung terkait pondok pesantren, sekaligus meminta adanya pembinaan, evaluasi, serta pengawasan terhadap pesantren yang ada di daerah itu guna mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Hari ini tanggal 7 Mei 2026 kami ke Kementerian Agama, tepatnya ke Dirjen Pembinaan Pondok Pesantren, untuk menyampaikan beberapa hal terkait insiden-insiden yang terjadi di Bangka Belitung. Harapan kami adanya pembinaan, evaluasi, dan pengawasan pondok pesantren di Bangka Belitung agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat kembali meningkat,” ujar Maryam.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi kurikulum di pondok pesantren agar terdapat keseimbangan antara kurikulum internal pesantren dengan kurikulum nasional.

Menurutnya, kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik juga perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi ustaz dan ustazah yang mengajar di lingkungan pondok pesantren.

“Saya juga menyampaikan terkait kesejahteraan dan kualitas pendidik, baik ustaz maupun ustazah. Jika kewenangan ini berada di Kementerian Agama, kami berharap ada perhatian terhadap guru-guru pondok, termasuk kemungkinan skema PPPK pada sekolah sekolah di bawah binaan kementrian Agama,” katanya.

Selain itu, Maryam mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui program pelatihan dan beasiswa pendidikan jarak jauh (PJJ) guna meningkatkan kualitas pengajaran di pesantren.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta agar Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Pesantren, dapat turun langsung ke Bangka Belitung untuk meninjau beberapa pondok pesantren yang dinilai membutuhkan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut.

Ia berharap langkah tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di pondok pesantren.

“Ini kami sampaikan agar masyarakat Bangka Belitung tetap memberikan kepercayaan kepada pondok pesantren yang saat ini beroperasi dan tidak merasa was-was menitipkan anak-anak mereka untuk menimba ilmu di sana,” ungkapnya.

Maryam menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat dibutuhkan demi terciptanya tata kelola pendidikan pesantren yang lebih baik di Bangka Belitung. (BM)