Standar Pelaksanaan Program MBG di Pangkalpinang

PANGKALPINANG – Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan pemenuhan standar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Pangkalpinang.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG di Balai Besar Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026).

Dalam arahannya, Dessy menyampaikan bahwa program MBG memiliki tujuan utama untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Tujuan utamanya apa? Yaitu meningkatkan gizi masyarakat, anak-anak kita dan juga ketika gizi sudah meningkat SDM kita kuat dan yang paling penting adalah untuk menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait lemahnya koordinasi antara pemerintah kota dan satuan pelaksana program.

“Beberapa bulan ini kita tahu ada beberapa masalah seputaran SPPG itu juga mungkin belum adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kota dengan Satgas MBG dan dinas terkait,” katanya.

Selain aspek koordinasi, ia juga menyoroti masih adanya SPPG yang belum memenuhi standar dasar, seperti belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Nomor Induk Berusaha, serta sistem pengelolaan limbah yang memadai.

“Masih terdapat satuan pelayanan pemenuhan gizi yang belum memenuhi standar dasar seperti sertifikat laik higiene sanitasi, nomor induk berusaha, dan pengelolaan limbah yang belum memadai,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan data, khususnya terkait rantai pasok dan supplier bahan pangan, guna memudahkan pengawasan dan mencegah potensi masalah di kemudian hari.

“Kami disini heran, kenapa data supplier ini tidak terbuka, apakah data supplier ini rahasia? Kami berharap adanya keterbukaan data mengenai data supplier kepada pemerintah, terutama kepada Satgas MBG,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dessy mengingatkan agar kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar diperhatikan, mengingat sempat muncul laporan terkait makanan yang tidak layak konsumsi.

“Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keracunan makanan. Ini harus kita antisipasi bersama,” tegasnya.

“Yang paling penting outputnya dirasakan masyarakat, anak-anak kita mendapatkan gizi yang maksimal dan ekonomi lokal bisa bergerak dengan baik,” tutupnya. (BM)