PANGKALPINANG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, Maryam dan Dinas Tenaga Kerja terus mendorong penyelesaian hak ratusan pekerja sawit yang terdampak penghentian operasional salah satu perusahaan di Kabupaten Bangka Tengah.
“Pentingnya untuk melakukan dialog mencari solusi dalam terbaik atas permasalahan penyelesaian hak para tenaga kerja ini oleh pihak-pihak terkait,” ungkapnya, Selasa (14/10/2025).
Maryam mendorong langkah mediasi kembali disiapkan, agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa gesekan.
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, DPRD pasti akan mendorong agar mediasi nanti menghasilkan kesepakatan yang realistis dan tidak merugikan siapa pun.
Menurutnya, pemerintah sudah membuka jalan, tinggal bagaimana kedua pihak menyepakati penyelesaiannya.
Maryam juga menilai, perusahaan selama ini dikenal cukup berperan dalam kegiatan sosial di daerah, sehingga diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam menuntaskan kewajiban terhadap pekerja.
“Kami percaya perusahaan punya itikad baik. Tinggal bagaimana mekanisme dan waktunya bisa disesuaikan dengan kemampuan mereka,” tuturnya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elius Gani menjelaskan, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan tersebut.
“Langkah kami saat ini fokus pada penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Pemerintah berperan sebagai penengah agar pekerja memperoleh haknya, namun tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan perusahaan,” katanya.
Elius menegaskan, mediasi diharapkan menjadi jalan tengah agar hubungan industrial dapat kembali harmonis.
“Kami ingin suasana tetap kondusif. Yang penting semua pihak mau berkomunikasi dengan baik, karena itikad baik adalah kunci utama penyelesaian,” tambahnya.
Sementara salah satu perwakilan pekerja, Raply, mengungkapkan hingga kini dirinya dan rekan-rekan masih menunggu kabar lanjutan terkait pembayaran hak pasca penghentian operasional perusahaan.
Raply menyebut sebagian besar pekerja kini berada dalam kondisi sulit secara ekonomi.
“Sudah lama kami menunggu. Sebagian teman-teman ada yang berjualan, ada juga yang kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kami hanya berharap hak kami bisa segera diselesaikan,” katanya.
Raply menilai, langkah pemerintah dalam memfasilitasi mediasi merupakan bentuk perhatian terhadap nasib pekerja.
Ia berharap perusahaan dapat turut membuka ruang komunikasi agar proses penyelesaian berjalan lancar.
“Kalau bisa, pertemuan nanti benar-benar ada hasil. Kami tidak ingin memperkeruh suasana, hanya ingin kejelasan,” tambahnya.
Dengan langkah mediasi yang terus dijalankan, pemerintah berharap penyelesaian antara pekerja dan pihak perusahaan dapat segera terwujud. (beritamitra.com)
Maryam Dorong Penyelesaian Hak 600 Pekerja Sawit Bangka Tengah
Komentar