BNPB Diminta Tak Abaikan Daerah Kepulauan Seperti Bangka Belitung

‎JAKARTA – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maryam, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
‎
‎Dalam kunjungan tersebut, Maryam menyampaikan kondisi kebencanaan di Bangka Belitung yang dinilai masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem.
‎
‎“Kami berkoordinasi dengan BNPB di Jakarta untuk menyampaikan kondisi Bangka Belitung yang masih sangat rentan terhadap bencana, terutama akibat cuaca ekstrem. Selain itu, kami juga menyampaikan perlunya kebijakan mitigasi yang konkret dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
‎
‎Maryam menjelaskan, sebagai daerah kepulauan, Bangka Belitung memiliki kerentanan yang kompleks terhadap berbagai jenis bencana.
‎
‎Tidak hanya bencana alam murni, tetapi juga bencana yang timbul akibat aktivitas manusia seperti pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan, penurunan kualitas air, dan banjir.
‎
‎“Bangka Belitung adalah provinsi kecil yang jauh dari pusat pemerintahan, dan kami berharap agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi daerah-daerah kepulauan seperti kami. Persoalan utama di daerah bukan hanya soal kesiapan, tetapi juga keterbatasan anggaran,” jelasnya saat rapat dengan pihak BNPB.
‎
‎Menurutnya, jika anggaran penanggulangan bencana tidak mendapat prioritas dari pusat, maka daerah akan kesulitan bergerak cepat ketika terjadi bencana.
‎
‎“Selurus apapun niat daerah untuk tanggap bencana, kalau anggarannya tidak tersedia, itu percuma. Kami berharap ada kebijakan yang memberi prioritas bagi daerah kepulauan yang sulit dijangkau saat terjadi bencana,” tegasnya.
‎
‎Maryam juga menyoroti bahwa Bangka Belitung memiliki lebih dari sepuluh jenis potensi bencana yang telah diinventarisasi, termasuk bencana akibat aktivitas tambang granit dan timah.
‎
‎“Banyak kejadian yang sebenarnya bukan semata-mata bencana alam, tapi akibat kebijakan dan aktivitas manusia,” ujarnya.

Maryam menyatakan akan mendorong Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui BPBD, untuk segera menindaklanjuti arahan BNPB.
‎
‎“Kami mendorong Pemprov Babel segera menyelesaikan analisa potensi bencana dan Renkon yang diminta oleh BNPB. Hal ini penting agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan yang lebih konkret dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” tukasnya.
‎
‎Sementara Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) BNPB, Hery Setiono, menjelaskan penanganan bencana memerlukan koordinasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
‎
‎Hery menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon) oleh daerah sebagai dasar bagi BNPB dalam melakukan pemetaan kebutuhan dan langkah strategis penanganan bencana.
‎
‎“Kalau daerah punya Renkon yang jelas, maka pusat bisa tahu daerah mana yang perlu ditindaklanjuti, apa kebutuhannya, dan bagaimana penanganannya. Tapi kalau dokumen itu tidak disiapkan dari daerah, pusat juga kesulitan menindaklanjuti,” terangnya.
‎
Hery menambahkan, BNPB siap menindaklanjuti hasil koordinasi dengan DPRD dan BPBD Bangka Belitung.
‎
‎“Ini bukti adanya komunikasi antara daerah dan pusat. Mudah-mudahan langkah ini bisa memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap daerah dalam penanganan bencana,” imbuhnya. (beritamitra.com)