PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (27/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang juga dirangkai dengan penyampaian hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memastikan proses perencanaan tidak hanya administratif, tetapi benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Perencanaan dan penganggaran harus sinkron. Jangan sampai program sudah dirancang baik, tetapi realisasi anggarannya tidak tepat sasaran,” ujarnya usai mengikuti pertemuan.
Dalam arahannya, BPKP menekankan lima sektor strategis yang perlu menjadi fokus pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran 2026, yakni kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, dan pendidikan.
Dessy menyebut, prioritas tersebut sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat dan harus diterjemahkan secara konkret dalam dokumen perencanaan masing-masing perangkat daerah.
“Lima sektor ini bukan sekadar daftar prioritas, tetapi harus benar-benar tercermin dalam program dan kegiatan. Setiap OPD harus memastikan perencanaannya terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain membahas perencanaan 2026, forum tersebut juga mengulas hasil evaluasi maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2025.
Evaluasi ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
Menurut Dessy, penguatan SPIP bukan hanya soal kepatuhan administrasi, tetapi juga bagian dari komitmen membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Evaluasi ini menjadi cermin bagi kita. Kalau sistem pengendalian kuat, maka potensi penyimpangan bisa dicegah sejak awal. Itu yang ingin kita perkuat bersama,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan seluruh OPD agar lebih disiplin dalam setiap tahapan penyusunan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Tujuan akhirnya sederhana, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Pangkalpinang,” tutupnya.
Melalui evaluasi awal tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap proses penyusunan APBD 2026 dapat lebih terarah, berbasis prioritas, serta meminimalkan risiko ketidaktepatan penggunaan anggaran. (BM)
Pemkot Pangkalpinang Diminta Perkuat Akurasi Anggaran 2026 Sejak Tahap Perencanaan
Komentar