PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, menyoroti penyaluran subsidi solar untuk nelayan yang diduga tidak tepat sasaran.
Hal itu di sampaikan Didit di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026). Ia menyebut banyak nelayan tidak mendapatkan jatah subsidi sesuai ketentuan.
“Subsidi nelayan solarnya hilang. Ada yang seharusnya dapat sebulan 2.000 liter, dapatnya hanya 800 liter. Bayangkan. Artinya, hak mereka untuk mendapatkan subsidi ternyata tidak tepat sasaran,” ujar Didit.
Ia mengapresiasi respons cepat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan GM Pertamina yang hadir dalam pembahasan.
Menurutnya, Dinas Kelautan berkomitmen menyelesaikan pendataan nelayan yang berhak menerima subsidi dalam waktu 2 minggu, mulai 1 Juli 2026.
“Setelah data ini didapat, kita akan undang. Sistem penyaluran dan pengawasannya akan melibatkan TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ini agar ada efek jera, karena ini hak subsidi rakyat,” katanya.
Didit menegaskan subsidi merupakan hak nelayan yang bekerja di laut dengan risiko tinggi.
Ia meminta pihak yang tidak bertanggung jawab menghentikan praktik yang merugikan nelayan.
“Bayangkan mereka malam-malam meninggalkan istri dan anak hanya untuk melaut mencari ikan. Apalagi jika subsidi yang harus mereka dapatkan tidak diterima. Kalau memang tidak bisa membantu, tolong jangan ambil hak mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD bersama pemerintah akan menata ulang penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran di seluruh Bangka Belitung.
Langkah itu diambil setelah banyak keluhan nelayan muncul di media sosial terkait hilangnya solar subsidi.
“DPRD wajib menindaklanjuti ini. Kita sudah mendengar langsung curahan hati mereka,” tutup Didit. (BM)
Didit Minta Penyaluran BBM Subsidi untuk Nelayan Ditata Ulang
Tidak ada Respon