PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui berbagai program pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan perumahan.
Hal ini tercermin dari keikutsertaan Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, Juhaini, dalam rapat koordinasi daring dengan Kementerian Dalam Negeri RI pada Senin (14/7/2025).
Juhaini menjelaskan, rapat dengan Kementerian Dalam Negeri RI di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang tersebut memiliki dua agenda utama: evaluasi pengendalian inflasi dan tindak lanjut program pembangunan tiga juta rumah.
Mengenai inflasi, Juhaini memaparkan bahwa inflasi nasional tercatat sebesar 1,38 persen secara year-on-year, 1,47 persen year-to-year, dan 0,90 persen month-to-month. Inflasi month-to-month terutama dipengaruhi oleh harga bergejolak (0,77 persen), harga pemerintah (0,09 persen), dan harga inti (0,07 persen).
“Khusus untuk Pangkalpinang, inflasi month-to-month kita hanya 0,02 persen, year-to-year 1,03 persen, dan year-on-year 0,96 persen, dengan Indeks Harga Konsumen 1,5,91 persen,” ungkap Juhani.
Ia menambahkan, kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Pangkalpinang dengan kontribusi 0,68 persen.
Juhaini menjelaskan, Pangkalpinang tetap fokus pada strategi 4K dalam pengendalian inflasi: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Berbagai langkah konkret telah diambil, antara lain menggelar pangan murah, pemantauan harga rutin di pasar Ratu Tunggal dan pasar Kampung Melayu,
Pembagian cadangan pangan pemerintah pusat pada 27 Juli 2025 di tujuh kecamatan untuk 7.406 KK, dengan total 14,8 ton beras untuk dua bulan.
Kemudian pembagian benih saprodi (sarana prasarana produksi) untuk 30 Kelompok Wanita Tani, pemberian subsidi pupuk kepada pengecer di Tua Tunu, meliputi 5,186 ton Urea, 13,2 ton MPK, dan 5,3 ton pupuk organik.
“Berdasarkan hasil evaluasi, inflasi kita masih di bawah rata-rata nasional dan tidak mendapat sorotan negatif. Harapan kami, inflasi di Pangkalpinang tetap terkendali karena ini berpengaruh pada pendapatan masyarakat,” tegas Juhaini.
Selain inflasi, rapat juga membahas program nasional pembangunan tiga juta rumah yang menargetkan satu juta rumah di pesisir, satu juta di kelurahan, dan satu juta di desa.
Juhaini mengungkapkan, Pangkalpinang menghadapi tantangan dengan 1.339 unit rumah tidak layak huni dari total 49,14 unit rumah yang ada.
Pada tahun 2024 saja, kata Juhaini, sudah 345 unit rumah yang masuk dalam data perbaikan.
“Ini menjadi target fokus kita, dan program perbaikan rumah tidak layak huni di Pangkalpinang sudah berjalan,” jelasnya. (beritamitra.com)
Berupaya Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah







Komentar