Danil Wahyudi: Tidak Semua Warga Batu Beriga Menolak Penambangan Laut

DPRD, HEADLINE280 Dilihat

PANGKALPINANG – Danil Wahyudi, yang mengaku warga Desa Batu Beriga menyatakan, masyarakat Batu Beriga sangat mendukung aktivitas penambangan di perairan laut setempat yang telah memiliki legalitas perizinan yang sah.

Pernyataan itu disampaikan Danil Wahyudi, dalam orasinya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (10/9/2025) kemarin.

“Yang hadir di sini hari ini adalah warga asli Batu Beriga. Bukan berarti kami mendukung PT Timah, tapi kami juga tidak menolak tambang laut dan kami mendukung penambangan yang telah memiliki izin resmi,” katanya.

Danil Wahyudi mengakui mayoritas masyarakat Desa Batu Beriga adalah nelayan, termasuk dirinya dan keluarganya. Namun tidak semua nelayan menolak penambang timah di perairan laut setempat.

“Kami memang terlahir di keluarga nelayan yang hidup sebagai nelayan. Tapi tidak semua nelayan menolak aktivitas penambangan timah di laut Beriga selama masyarakat kami dilibatkan,” imbuhnya.

Danil Wahyudi meminta Gubernur dan DPRD Provinsi Babel harus berdiri tegak mendukung kegiatan pertambangan laut yang telah sah di Batu Beriga dan menolak segala tekanan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat lokal.

“Meminta jaminan dari pemerintah agar tidak ada pembatalan atau penghentian kegiatan tambang oleh kelompok atau individu yang tidak berwenang, apalagi yang tidak berdomisili atau berhubungan langsung dengan desa batu beriga,” tegasnya.

Danil Wahyudi juga meminta aparat keamanan dan penegak hukum untuk mengawal pelaksanaan pertambangan, serta mengawasi pihak pihak yang mencoba melakukan provokasi atau menyebarkan disinformasi kepada masyarakat.

“Mendorong agar setiap kebijakan pertambangan di wilayah kami melibatkan masyarakat Batu Beriga sebagai pemilik wilayah dan penerima manfaat utama, bukan ditentukan oleh suara dari luar yang tidak mengetahui realitas desa kami,” tukasnya.
‎‎‎
Sementara ‎Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, yang menerima langsung aspirasi tersebut menilai langkah masyarakat mendatangi DPRD sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada wakilnya.

‎“Mereka datang ke DPRD berarti masih percaya kepada kita. Harapannya semua pihak, baik gubernur, PT Timah, DPR, maupun Forkopimda bisa duduk satu meja mencari solusi. Kalau tidak, masalah ini sulit diselesaikan,” kata Didit. (beritamitra.com)