Polemik Anggaran Publikasi, Awak Media Pertanyakan Dasar Perbedaan Nominal yang Ditentukan Dinas Kominfo

PANGKALPINANG – Sejumlah awak media menemui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo di Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Selasa (28/7/2025).

Kedatangan awak media ke Kabid IKP Dinas Kominfo untuk mempertanyakan perbedaan nominal anggaran publikasi media, lantaran ketidakjelasan ini memicu keresahan di kalangan wartawan.

Anthoni, wartawan babelupdate.com yang mewakili sejumlah insan pers mengatakan ada beberapa alasan kedatangan pihaknya ke IKP. Salah satunya soal adanya desas desus perbedaan anggara publikasi yang diterapkan IKP Babel.

“Kehadiran kami untuk menjawab adanya keresahan dari kawan-kawan. Yang pertama soal nominal budget publikasi. Selama ini, kami rata-rata menerima di atas Rp1.500.000, namun ada kabar adanya pembedaan antara media lain dengan kami, khususnya yang lama bekerja di sini. Ada yang menerima sampai Rp2.500.000 hingga Rp3.500.000, sementara kami hanya Rp1.500.000. Kami ingin klarifikasi apakah perbedaan ini memang benar adanya,” jelasnya.

ia juga meminta transparansi alokasi anggaran karena perbedaannya signifikan, dan meyakini loyalitas serta jangkauan media mereka setara atau lebih tinggi.

“Kami ingin jawaban yang real dari pengguna anggaran, karena perbedaan nominal ini cukup tinggi. Kami yakin, kawan-kawan di sini juga lebih loyal dan aktif, serta memiliki viewer yang cukup tinggi,” pinta Anthoni.

Sementara Kabid IKP Dinas Kominfo Provinsi Babel, Ahmad Sirajudin, enyatakan anggaran sudah ada ketika dirinya masuk dua bulan lalu.

“Bahkan dengan dewan pun, ada pembedaan antara media cetak dan media online. Ada beberapa media yang mungkin belum terpapar, dan ada pertanyaan mengapa alokasi anggaran publikasi Pemprov lebih kecil dibandingkan dengan Dewan,” ujarnya.

Ahmad juga menjelaskan bahwa beberapa faktor turut mempengaruhi perbedaan anggaran, termasuk pertimbangan jumlah konten dan desain.

Dion, perwakilan wartawan Babel Aktual, menginginkan transparansi alokasi anggaran, mempertanyakan perbedaan alokasi antara dewan dan media, dan berharap ada indikator yang jelas, bukan berdasarkan kedekatan.

“Ini upaya kami untuk keterbukaan. Kenapa alokasi untuk dewan lebih besar daripada media? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi, tapi kami tidak ingin mengatakan kalau alokasi anggaran ditentukan berdasarkan kedekatan. Harapan kami ada transparansi dan indikator yang jelas dalam penentuan anggaran publikasi ini,” tegas Dion. (*)